Dugaan Korupsi Proyek Satelit: Anggaran Belum Ada, Kontrak Sewa Sudah Dibuat

Akibatnya, proses kontrak sewa antara Kemenhan dengan Avanti tak terjadi lancar. Ketika satelit sudah disewa ternyata satelit itu tidak berfungsi sehingga terjadi masalah di dalam pembayaran tagihan itu. Kasus ini yang membuat Avanti menggugat pemerintah sebab  diakui wanprestasi tak mencukupi kewajiban membayar sewa satelit yang ditempatkan di slot orbit 123 derajat bujur timur.

Kejaksaan menilai pengaruh dari proyek  itu sebagai indikasi pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara.  “Ini dimulai dari kejahatan yang kita anggap ada tindak pidana korupsi,” kata Febrie.

Sehabis melakukan diskusi dengan Badan Supervisi Keuangan dan Pembangunan (Bpkp), perkara ini diduga menimbulkan kerugian negara sampai Rp 500 miliar. Angka itu diperoleh dari uang sewa yang dikeluarkan untuk Avanti Communication sebesar Rp 491 miliar, biaya konsultan sebesar Rp 18,5 miliar dan uang arbitrase sebesar Rp 4,7 miliar.

Masalah dugaan pelanggaran hukum berjalan pada kurun 2015-2021. Proyek pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur ini merupakan bagian dari Program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemenhan.

Pengadaan satelit Sakomhan berupa mobile satelite service dan ground segment beserta pendukungnya yang kontraknya ditandatangi dengan dengan pihak Airbus dan Navayo.

Febrie lebih lanjut mengatakan, kewenangan tentang penyewaan satelit seharusnya saat itu dipegang ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Tapi, penyewaan satelit lantas dialihkan ke Kemenhan. Dari sana setelah itu terdapat inisiatif dari pihak partikelir di dalam penyewaan satelit itu.

“Ini yang didalami kenapa ini bisa berpindah (Berasal dari Kominfo) saat Kemenhan tidak menganggarkan kira-kira itu,” ujar Febrie.

Kejaksaan juga mulai memasuki termin penyidikan didalam masalah ini sejak Jumat (14/1) dengan surat nomor 08 sehabis menekuni proses penyelidikan selama 10 hari.

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD melaporkan persoalan ini ke kejaksaan. Tak hanya mendapat penalti dari Avanti, didalam perkara yang sama pun pemerintah kalah menghadapi somasi arbitrase dari perusahaan perator satelit yakni Navayo. Somasi dari Navayo ini sekitar Rp 304 miliar. Sehingga dari proyek satelit Kemenhan ini pemerintah dirugikan lebih dari Rp 800 miliar.

Mahfud memperkirakan angka kerugian dari somasi proyek satelit ini akan bertambah besar karena masih beberapa perusahaan lain meneken kontrak dengan Kemenhan. Mereka yakni Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. “Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak langsung diselesaikan,” kata dia.

Akhir kata

Demikian pembahasan  yang bisa admin sampaikan semoga artikel ini bisa bermanfaat, sekian dan terimakasih