DPR belum terima surat berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal calon Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. DPR belum memastikan kapan surat itu akan dikirim.
Anggota Komisi I Dpr, Tubagus Hasanuddin memprediksi surat akan dikirimkan ke DPR sehabis aplikasi Pekan Olahraga Nasional (Pon) XX 2021 yang terjadi pada 2-15 Oktober 2021.
Ini Bocoran Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP
“Menurut prediksi kita dikarenakan Panglima TNI (Hadi Tjahjanto) ditunjuk jadi tanggung jawab didalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara, menurut ekonomis saya Surat Presiden tersebut bisa menjadi sesudah Pon,” ujar Hasanuddin di Gedung Dpr, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Dia menilai, uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test) pada calon Panglima TNI masih terlalu mungkin dikerjakan sesudah PON Papua. “Terkecuali kami menonton, 8 Oktober hingga 7 November 2021 tersebut jaman reses Dpr. Berasal dari 8 November hingga 29 November, waktu untuk melaksanakan fit dan proper test. Menjadi masih mencukupi syarat.
Agar 1 Desember Pak Hadi (Panglima TNI selagi ini) bisa jalankan pensiun,” katanya. Menurutnya, seluruh pimpinan tiga matra miliki kesempatan untuk diajukan jadi Panglima Tni.
Siapa pastinya, kata dia merupakan kewenangan Jokowi. “Yang mencukupi persyaratan, yaitu Ksad, KSAL dan Ksau. Mengacu Uu, calon panglima TNI tersebut masih berdinas aktif, dulu menjadi kepala staf baik di ketiga matra itu atau tengah menjabat kepala staff, menjadi ketiganya mencukupi persyaratan. Tinggal menanti saja,” ucapnya.