Serap Investasi hingga Rp 65 T, Target Kementerian ESDM di PLTS Atap

siti nurani January 22, 2022 Informasi Leave a comment 27 Views

smangaat.com – Hay sahabat semua kembali lagi dengan saya admin di sini saya akan membahas mengenai Tidak hanya menyerap investasi, implementasi Permen ESDM soal PLTS Atap juga bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja, turunkan emisi gas rumah kaca, sampai penerimaan dari penjualan nilai ekonomi karbon. menteri Kekuatan dan Sumber Kekuatan Mineral (ESDM) sudah menerbitkan Aturan Nomor 26 2021 berkaitan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Mengakses Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Generik (Iuptlu). Ketentuan ini sebagai upaya Pemerintah didalam mencapai sasaran daya baru dan terbarukan (Ebt) sebesar 23Persen pada tahun 2025.

Bersamaan dengan terbitnya ketentuan itu, Kementerian ESDM sudah membuat proyeksi tentang efek positif pengembangan PLTS Atap di dalam negeri. Setidaknya PLTS Atap bisa menambah kapasitas listrik nasional, investasi, sampai penyerapan tenaga kerja.

“Permen ESDM Nomor 26 Th 2021 berkenaan PLTS Atap ini sanggup ditunaikan dan sudah didukung oleh semua stakeholder disesuaikan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 18 Januari 2022”, ujar Direktur Jenderal Ebtke, Dadan Kusdiana di Jakarta, Jumat (21/01).

Artikel Terkait:

Pada rapat itu sudah disepakati beberapa hal yang jadi perhatian dalam implementasi Permen ESDM Nomor 26 Tahunan 2021, yang berdampak nasional diantaranya potensi kenaikan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP), Subsidi dan kompensasi, potensi kehilangan penjualan PT PLN dan juga potensi pendapatan dari capacity charge.

See also Instagram Tya Sosok dan Asisten Deddy Corbuzier, Ini Informasi Lengkapnya!

Pengaruh APBN yang tentang dengan potensi peningkatan subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh perkembangan permintaan listrik. Semakin besar permintaan listrik maka dampak pada subsidi dan kompensasi semakin kecil. Hal ini jadi signifikan supaya program pemerintah perihal creating demand listrik untuk sanggup dipercepat.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, target PLTS Atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025. Dengan proyeksi ini, kementerian menyebutkan beberapa dampak positif, di antaranya:

Berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja;
Berpotensi meningkatkan investasi sebesar Rp45 triliun – Rp63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp2,04 Triliun – Rp4,1 Triliun untuk pengadaan kWh Exim;
Mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
Mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari penerapan carbon border tax di tingkat global;
Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 4,58 Juta Ton CO2e;
Berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan Nilai Ekonomi Karbon sebesar Rp0,06 triliun/tahun (asumsi harga karbon US$2 /ton CO2e).

Adapun substansi pokok dari Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yaitu:

Ketentuan ekspor kWh listrik ditingkatkan dari 65% menjadi 100%;
Kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan;
Jangka waktu permohonan PLTS Atap menjadi lebih singkat (5 hari tanpa penyesuaian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL);
Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap;
Dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap;
Tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU; dan
Perluasan pengaturan tidak hanya untuk pelanggan PLN saja tetapi juga termasuk pelanggan di Wilayah Usaha non-PLN (Pemegang IUPTLU).

See also Vidio Bokehh Meseumm sexxxxyyyy sexxxxyyyy bokeh bokeh museum jepang Terbaru 2022

Proses pelayanan sistem PLTS Atap selama era transisi masih dijalankan secara manual, belum berbasis aplikasi.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS Atap.

Aturan ini juga sebagai langkah untuk merespons dinamika yang ada dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk memperoleh listrik dari sumber kekuatan terbarukan, dan juga berkeinginan berkontribusi turunkan emisi gas rumah kaca.

Akhir kata

Demikian pembahasan yang bisa admin sampaikan semoga artikel ini bisa bermanfaat, sekian dan terimakasih